Sulit Diterapkan, Pakar Properti Kritisi Regulasi Pengelolaan Rusun

JawaPos.com – Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun terus dikritisi banyak kalangan karena dinilai sulit untuk diterapkan. Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang P3SRS, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik terus menuai kritik.

Erwin Kallo, pengamat hukum properti mengatakan bahwa keluarnya Permen dan Pergub mengenai rumah susun itu terlalu dipaksakan. Pasal-pasal yang ada didalamnya juga bertentangan dengan peraturan diatasnya. Salah satunya mengenai sistem pemilihan satu orang satu suara.

Disebutkan, dalam UU No. 20/2011 pasal 75, tidak mengisyaratkan adanya sistem satu orang satu suara dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

“Peraturan ini tidak applicable atau tidak dapat diterapkan, seharusnya aturan ini untuk rusunami, karena ukuran unitnya sama semua, dan orang tidak bisa membeli lebih dari satu unit, kan itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Erwin dalam keterangannya, Jumat (22/2).

Erwin menyebutkan bahwa  rumah susun yang dimaksud dalam Permen dan Pergub adalah rumah susun komersial, yang setiap unitnya memiliki ukuran yang berbeda dan juga diperbolehkan membeli lebih dari satu unit.

“Saya punya lima unit, dan bayar kewajiban lima unit, tapi hak suaranya cuma dibatasi satu saja, tidak fair dong,”katanya.

Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat. Sebab rumah susun komersial atau apartemen ini harus dikelola pihak yang profesional dan memiliki rekam jejak baik. “Ini bicara mengenai gedung bertingkat dengan ribuan penghuni. Harus dikelola oleh profesional untuk mengurangi potensi penyimpangan,” ujar Erwin.

Dengan dikelola oleh profesional, maka penghuni akan mudah melakukan penelusuran dan meminta pertanggungjawaban terhadap pengelola. Selain itu, pengelola profesional umumnya telah memiliki standard pelayanan yang diakui secara internasional.

Beberapa standar tersebut antara lain terkait pengelolaan keamanan, kebersihan, petugas kebakaran, dan fasilitas publik. Untuk persoalan keamanan saja, misalnya, pengelola yang profesional akan sangat memperhatikan mengenai keterlibatan petugas keamanan, pemeliharaan lift, dan sebagainya.

Erwin menambahkan dalam sebuah kawasan apartemen yang dihuni oleh ribuan orang, wajar jika terdapat beberapa penghuni yang tidak puas. “Jika ada satu atau dua penghuni tidak puas itu sudah biasa. Penghuni apartemen itu ribuan,” katanya.

Erwin mengingatkan bahwa pemilik memiliki kepentingan agar nilai investasi apartemennya naik terus. Jika pengembang mempunyai track record dan dikelola dengan baik, maka nilai jual apartemen atau nilai investasi pemilik apartemen juga akan terjaga.

Editor           : Mohamad Nur Asikin
Reporter      : Romys Binekasri