Rumah Subsidi Jauh dari Kota, Penghasilan Habis untuk Transportasi

JawaPos.com – Kelonggaran pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tidak serta-merta menyelesaikan tugas pemerintah menyediakan akses untuk memiliki hunian. Pemerintah juga harus memikirkan upaya membentuk lingkungan sosial serta membangun sarana transportasi untuk menghidupkan perekonomian setempat.

Sebab, banyak rumah bersubsidi yang berlokasi jauh dari pusat kota. Akses masyarakat yang mayoritas adalah pekerja di kota pun semakin jauh.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menyatakan, terutama di Jabodetabek, sebagian penghasilan masyarakat habis untuk biaya transportasi. Kondisi itu membuat mereka kesulitan untuk mencicil rumah.

Rumah Subsidi Jauh dari Kota, Penghasilan Habis untuk TransportasiRumah subsidi yang disediakan pemerintah harus didukung dengan akses transportasi yang memadaai. (Issak Ramdhani/JawaPos.com)

“Jadi, kalau membangun perumahan, bangunlah perekonomian di daerah setempat. Jangan sekadar membangun rumah hanya untuk perkembangan kawasan sektor tertentu,” tuturnya.

Menurut Yayat, dibutuhkan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Realestat Indonesia (REI), serta pemerintah daerah untuk memikirkan akses transportasi. Jika tidak, program sejuta rumah bersubsidi tidak akan efektif. Percuma membangun, tapi yang menempati sedikit lantaran jarak yang sangat jauh antara tempat kerja dan rumah. “Jadinya malah pekerja antarkota antarprovinsi,” cetusnya.

Sementara itu, pakar tata kota dan kebijakan publik Asnawi Manaf mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat yang berpenghasilan di bawah upah minimum. Berdasar data Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia, 60 persen keluarga di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp 3 juta.

Apalagi, sejak 2010 hingga 2017, hanya 15 persen aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakan FLPP. Belum lagi pekerja swasta. Artinya, FLPP belum menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah.

Asnawi menilai moda transportasi yang dibangun pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Sekitar jalur-jalur transportasi tersebut dimanfaatkan pemilik modal untuk membangun hunian strategis bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. “Dampaknya, meski nyicil rumah sudah ringan, pengeluaran keluarga untuk biaya transportasi membengkak karena jauh ke tempat kerja,” terangnya.

Di sisi lain, Asnawi menyayangkan selama ini pembangunan FLPP di pinggir kota hanya sepotong-potong. Akibatnya, tidak ada infrastruktur pendukung seperti jalan, taman bermain anak, dan ruang terbuka hijau.

Dampaknya, tidak ada sosialisasi yang baik antarwarga. Masyarakat lama-kelamaan akan kehilangan yang namanya modal sosial. “Membangun tempat tinggal itu adalah membangun peradaban. Sebab, kita membangun generasi untuk 20 tahun ke depan. Lingkungan yang baik akan menciptakan generasi yang baik pula,” tutur wakil dekan bidang komunikasi Fakultas Teknik Undip tersebut. 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (han/c9/fal)