Rumah Subsidi Itu Harus Dihuni, Bukan untuk Investasi

JawaPos.com – Kelonggaran kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ditanggapi positif oleh Realestat Indonesia (REI). Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata menuturkan, relaksasi itu sangat membantu menggairahkan pasar properti.

Eman -sapaan akrab Soelaeman- mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir harga rumah selalu naik, sekitar 5 persen setiap tahun.

Ironisnya, peningkatan tersebut tidak diikuti kenaikan pendapatan masyarakat dengan nilai yang sama. “Padahal, jika disamakan, seharusnya grade income juga sudah naik 20 persenan,” ujar Eman kepada Jawa Pos kemarin (21/2).

Rumah Subsidi Itu Harus Dihuni, Bukan untuk InvestasiRumah subsidi itu dihuni, bukan untuk investasi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Selain itu, relaksasi kredit FLPP akan berdampak positif bagi kalangan yang memiliki income sedikit di atas Rp 4 juta, tapi ingin mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

“Kita bicara tenaga muda milenial dengan range income Rp 4-8 jutaan. Sebenarnya dia membutuhkan rumah, tapi tidak bisa akses FLPP karena barrier gaji itu tadi,” tambah Eman.

Dia menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah. Dia juga optimistis kebijakan itu akan menjadi stimulus bagi penjualan properti di kelas middle-low. “Ini akan melebarkan coverage pasar sehingga pada muaranya akan mengurangi backlog yang masih tinggi,” paparnya.

Disinggung mengenai kendala lain di luar konteks pendapatan masyarakat, REI menuturkan, momok utama bagi pengadaan rumah rakyat masih berkutat pada harga tanah dan perizinan. Eman mengakui, pemerintah sudah cukup kooperatif dengan menginisiasi program kerja sama dengan developer berupa keringanan infrastruktur.

“Pemerintah ikut masuk pada investasi infrastruktur, menjamin harga tanah yang digarap developer tidak naik atau tidak bertambah karena beban infrastruktur. Itu cukup membantu,” ujar Eman.

Namun, di sisi lain, urusan perizinan masih disebut banyak menghambat kecepatan pengembang merealisasikan proyek. Meski pemerintah sudah menunjukkan upaya keras dalam mereduksi birokrasi perizinan, menurut Eman, semangat yang sama belum ditemui di pemerintah daerah.

“Sudah ada OSS (online single submission, Red), tapi pengerjaan teknis yang berkaitan dengan otoritas daerah kan bergantung daerah masing-masing. Saat ini kami melihat daerah belum punya visi yang sama untuk percepatan itu,” ucap Eman.

Sementara itu, pengamat properti F. Rach Suherman memiliki pandangan berbeda mengenai relaksasi FLPP. Suherman menyebut pelonggaran itu menyisakan catatan penting. Terutama mengenai pengawasan pemerintah terhadap pengakses FLPP.

Dibukanya barrier ke angka Rp 8 juta akan membuat segmen FLPP meluas. Masyarakat yang berpenghasilan Rp 8 juta jadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah murah. “Bahayanya kalau ternyata diincar untuk investasi, bukan untuk end user. Dengan begitu, jadi tidak tepat sasaran,” ujar Suherman.

Suherman juga berharap plafon subsidi yang lebih besar itu memacu developer untuk lebih inovatif menyediakan hunian bagi masyarakat. Misalnya, dengan sistem clustering, hunian vertikal, dan sebagainya. Tujuannya, rumah murah memiliki daya tarik dan tidak terkesan asal jadi.

Mengenai rekomendasi hunian vertikal, menurut Suherman, konsep tersebut patut digalakkan pengembang. Hal itu sekaligus menjawab kendala harga tanah yang mahal dan isu lingkungan. Tidak harus hunian vertikal yang menjulang tinggi seperti di Jakarta. Tapi, bisa dimulai dengan hunian 4 sampai 5 lantai.

“Konsep vertikal itu mampu meminimalkan eksploitasi lahan untuk landed house. Vertikal bisa memanfaatkan tanah 15 hektare dengan tingkat hunian yang setara dengan landed house 40 hektare.” 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (agf/c10/oni)