Rumah DP Nol Persen untuk 930 Ribu Anggota TNI-Polri

JawaPos.com – Sebagian aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri masih memiliki permasalahan dalam kepemilikan rumah. Berdasar data pemerintah, jumlah mereka mencapai 930 ribu orang. Pemerintah kini menyiapkan kepemilikan rumah bagi abdi negara tersebut dengan skema uang muka (down payment/DP) nol persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu upaya yang tengah digodok adalah aturan penyediaan hunian terjangkau yang bisa diakses ASN serta anggota TNI dan Polri. “Melalui skema khusus, yaitu skema penyediaan rumah ASN dan anggota TNI-Polri dengan DP nol persen,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (7/11).

Bambang menjelaskan, rencananya hunian yang disiapkan memiliki konsep sebuah kompleks seperti apartemen ataupun rumah susun. Hal itu sangat cocok dengan kondisi masyarakat kota yang minim lahan. Namun, untuk di daerah, konsep landed house mungkin dilakukan di daerah non perkotaan.

Rumah DP Nol Persen untuk 930 Ribu Anggota TNI-PolriIlustrasi: anggota TNI dan Polri akan mendapatkan rumah dengan cara kredit melalui skema FLPP (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Terkait skema pembayarannya, pemerintah merencanakan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau cicilan dengan suku bunga rendah dan iuran murah. Semuanya didebit otomatis dari gaji. “Masa pinjaman bisa sampai 30 tahun,” imbuhnya.

Yang menarik, fasilitas tersebut juga bisa dimanfaatkan ASN dan anggota TNI-Polri yang sudah memiliki rumah. Yang terpenting, lanjut Bambang, usia mereka tidak melebihi 53 tahun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan meminta pemda menginventarisasi aset daerah. Baik tanah, bangunan tidak terpakai, maupun rumah dinas. “Sehingga bisa dimaksimalkan untuk rumah hunian ASN dan anggota TNI-Polri,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani membantah anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya menggaet efek elektoral dalam pemilu. Kata dia, kebijakan itu sudah dibahas sejak tahun lalu. 

Editor      : Ilham Safutra
Reporter : (far/c9/agm)