Pemerintah Kaji Penurunan Tarif Tol trans-Jawa Untuk Mobil Pribadi

JawaPos.com – Pemerintah masih mencari opsi terbaik untuk menurunkan tarif tol trans-Jawa. Salah satunya adalah menurunkan tarif kendaraan golongan I. Itu dilakukan untuk menarik lebih banyak mobil pribadi masuk tol.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yakin tarif bukan satu-satunya kendala yang membuat kendaraan logistik enggan masuk tol. Sebab, pemerintah sudah berusaha sebaik-baiknya untuk meringankan tarif. Mulai penyederhanaan golongan sampai diskon untuk kendaraan golongan IV dan V.

’’Tapi, tetap saja (truk) tidak mau masuk tol. Jadi, ada sisi sosialnya juga,” katanya dikutip Jawa Pos, Rabu (13/2).

Basuki menceritakan, muncul ide menurunkan tarif kendaraan golongan I. Tapi, setelah diteliti, para pengguna mobil pribadi tidak berkeberatan dengan tarif yang berlaku. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk menempuh perjalanan darat lewat tol masih lebih murah jika dibandingkan dengan naik pesawat. Terutama jika mobil yang dipakai bepergian berisi lebih dari satu penumpang.

Satu mobil yang berisi lima orang, misalnya. Untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya via tol, biaya yang dikeluarkan berkisar Rp 700 ribu. Itu lebih murah daripada naik kereta api (KA) atau pesawat. Celah itu, menurut Basuki, bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tarif kendaraan golongan I. Tujuannya, menarik sebanyak-banyaknya pengguna kendaraan pribadi masuk tol.   

Menurut Basuki, badan usaha jalan tol (BUJT) nanti bisa berhitung. Misalnya, ada tarif Rp 10 ribu untuk setiap mobil, kemudian yang masuk tol lima mobil. Penghasilan yang didapat BUJT adalah Rp 50 ribu. ’’Kenapa tidak diturunkan jadi Rp 5 ribu per mobil untuk menarik 10 mobil masuk? Penghasilan sama, Rp 50 ribu. Cuma, jalan tol jadi kelihatan lebih ramai,” jelas Basuki.

Sementara itu, opsi lain adalah subsidi APBN. Basuki menegaskan, presiden sudah memerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempelajari opsi tersebut. Menurut perhitungan, jika negara harus menyubsidi tarif kendaraan logistik sampai turun menjadi tarif golongan I (Rp 700 per kilometer), beban APBN 2019 untuk subsidi jalan tol adalah Rp 380 miliar.

Sebagai regulator, kata Basuki, dirinya bertugas melindungi konsumen. Artinya, tarif tol tidak boleh terlalu mahal. Namun, di sisi lain, dia juga mesti memperhatikan investor swasta yang telah ‘bertaruh’ dengan menanamkan modal.

’’Ada perjanjian investasi. Kalau seperti jalan tol Suramadu bisa diputuskan langsung karena murni APBN. Nggak ada investasi,” tegasnya.

Meski demikian, Basuki mengungkapkan bahwa tol trans-Jawa masih dalam proses. Jalan tol tidak bisa tiba-tiba ramai. Dia mencontohkan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang dulu juga sepi, tapi sekarang malah sudah macet.

“Jadi, perilaku konsumen jalan tol ini belum terlihat. Baru euforia. Setelah gratis, dikasih tarif kaget,” katanya.

Basuki menambahkan, opsi lain yang paling potensial adalah menambah masa konsesi. Meski, pihaknya belum memiliki angka perpanjangan masa konsesi yang bisa dilakukan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattof mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan gamblang jika hendak menurunkan tarif. Jangan sampai kental unsur politisnya karena menjelang pilpres. Juga, jangan sampai mengorbankan kepentingan bisnis.

Jika hitungan sudah pas dan layak diturunkan, tidak ada masalah. Penurunan tarif tol memiliki multiplier effect yang lebih besar sehingga menggerakkan perekonomian. Ketika perekonomian berkembang, iklim investasi di Indonesia juga semakin baik. Investor pun semakin yakin menanamkan modal di Indonesia.

Sepanjang layak secara kalkulasi bisnis, penurunan tarif tol akan berdampak positif pada sektor riil. Masyarakat mengeluhkan tarif tol mahal, menurut dia, ya karena memang kenyataannya mahal. ’’Sehingga ketika mengetahui keluhan masyarakat, ya pemerintah harus segera menyiapkan kebijakan seperti insentif fiskal dan pajak,’’ imbuhnya.

Sementara itu, dampak ke kinerja finansial perseroan harus dihitung secara ekonomi. Layak atau tidak. Sebab, kalau dipaksakan hanya gara-gara alasan politis, penurunan tarif tol malah akan menjadi bumerang bagi badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan yang menjadi operator tol.

Untuk menjaga okupansi tol, insentif bisa diberikan bagi pengguna tol. Misalnya, memberikan diskon pada perusahaan yang sudah rutin melalui jalan tol. ’’Masyarakat pun bisa menjadi member jika rutin lewat tol,’’ katanya.

Unsur perekonomian dan kemampuan untuk membayar harus diperhatikan untuk menemukan solusi yang tepat. Penurunan tarif mestinya dipukul rata karena semua memiliki kontribusi. Catatan lain, selain tarif, adalah dampak ke usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) setelah ada tol, omzet menurun.

’’Tol harus mengakomodasi UMKM,’’ pungkasnya.

Editor           : Saugi Riyandi