Lewat Beleid Ini, Jokowi Kucurkan Rp 2,5 Triliun ke BP Tapera

JawaPos.com – Pada 28 Desember 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menurut beleid itu, nilai modal yang diberikan kepada lembaga pengganti Bapertarum-PNS itu adalah sebesar Rp 2,5 triliun.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari website Setkab.go.id, dana itu dikucurkan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Nilai yang diberikan itu terdiri dari Rp 2 triliun sebagai dana kelolaan dan Rp 500 miliar untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi BP Tapera. Dana kelolaan tersebut, hasilnya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional

“Modal awal sebagaimana dimaksud berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,” bunyi Pasal 2 ayat (2,3) PP ini.

Lewat Beleid Ini, Jokowi Kucurkan Rp 2,5 Triliun ke BP TaperaPresiden Jokowi di HUT Bukalapak. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)

Adapun, aturan yang mendasari dikucurkannya dana sebesar Rp 2,5 triliun itu tercantum di Pasal 1 yang berbunyi, “Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat” bunyi Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Apa itu BP Tapera?

BP Tapera merupakan lembaga pembiayaan perumahan non kementerian  bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), status kelembagaannya berada langsung dibawah Presiden. BP Tapera merupakan tabungan berkala dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan. Pembentukan BP Tapera berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Seperti halnya Bapertarum, Tapera baru akan dikembalikan kepada peserta berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Tapera akan diberlakukan untuk PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Setelah kredibilitas lembaga ini berhasil dibentuk, pemerintah juga akan mengikutsertakan pekerja di sektor swasta.

Editor           : Saugi Riyandi
Reporter      : Uji Sukma Medianti