Kenaikan Harga Diyakini Tak Pengaruhi Minat Konsumen Pada Rumah MBR

JawaPos.com – Kenaikan harga bahan bangunan mendorong pengembang meminta pemerintah menaikkan harga rumah bersubsidi, yang dikenak dengan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).  Usulan kenaikan itu diyakini tak berpengaruh besar terhadap tingkat permintaan terhadao rumah di segmen ini.

Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Timur Supratno mengungkapkan, peminat rumah subsidi masih banyak, terutama di Jawa Timur.

Kenaikan harga tersebut merupakan usulan dari 17 asosiasi pengembang secara nasional. Alasannya, menyesuaikan dengan biaya pembuatan rumah yang terus bertambah. Di Jawa Timur, harga rumah diusulkan naik menjadi Rp 140 juta dari standar harga rumah subsidi pada 2018 sebesar Rp 130 juta.

Supratno menyatakan, dengan kenaikan harga rumah tersebut, keuntungan bagi pengembang masih kecil. ”Karena dengan harga segitu itu, kan marginnya masih minimal,” jelasnya seperti dikutip Jawa Pos, Jumat (1/2).

Dia menambahkan, perubahan harga tersebut juga disebabkan berakhirnya periode harga rumah yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode harga rumah subsidi yang direncanakan lima tahun lalu.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan kenaikan harga rumah ke Kementerian Keuangan. Dalam usulan tersebut, Kementerian PUPR mengajukan kenaikan harga rumah secara nasional berkisar 3 hingga 7,75 persen. Supratno berharap keputusan kenaikan harga rumah selesai pada akhir Februari 2019.

”Keputusannya nanti masih di Kementerian Keuangan karena kaitannya rumah subsidi ini dibebaskan PPN dan PPh-nya hanya 1 persen,” ujarnya.

Sementara itu, dukungan perbankan sangat diperlukan bagi sektor properti. PT Intiland Development Tbk, misalnya, memperoleh fasilitas kredit sindikasi perbankan senilai Rp 2,8 triliun. Yakni, dari BNI Rp 1,63 triliun dan BCA Rp 1,17 triliun.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono mengatakan, pengucuran fasilitas kredit sindikasi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi Intiland. Di antaranya, dapat digunakan untuk mengeksekusi rencana-rencana strategis, memperkuat struktur keuangan, dan meningkatkan kinerja usaha.

”Ini wujud kepercayaan sektor perbankan terhadap prospek usaha perseroan ke depan. Kami apresiasi kepercayaan dan dukungan BNI dan BCA terhadap Intiland,” paparnya.

Fasilitas pendanaan tersebut merupakan kredit investasi yang digunakan untuk pendanaan ulang (refinancing) dan menambah modal kerja (working capital). Sebagian kredit tersebut rencananya untuk refinancing pinjaman ke delapan bank. Juga, melunasi utang obligasi yang jatuh tempo pada pertengahan tahun ini.

”Refinancing ini bermanfaat positif karena bisa menurunkan beban biaya bunga, menyederhanakan proses administrasi, serta memperbaiki struktur keuangan perseroan,” tegasnya. Dengan begitu, perseroan bisa dengan leluasa mengatur struktur keuangan dan pendanaan untuk pengembangan usaha.

Editor           : Mohamad Nur Asikin
Reporter      : ell/res/c6/fal