Kementerian PUPR Siapkan Regulasi Baru Subsidi KPR, Ini yang Diatur

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah  mengkaji aturan revisi kebijakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI/Polri dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan. Aturan baru ini diharapkan tuntas dalam waktu dekat.

“Kita sekarang lagi matangkan,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heri di kantornya, Selasa (5/3).

Eko menjelaskan, PNS yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan tetap bisa mengajukan untuk mendapat FLPP bila hendak membeli hunian. Pasalnya, hal itu hanya sebagai batas atas yang dinaikkan.

Kementerian PUPR Siapkan Regulasi Baru Subsidi KPR, Ini yang DiaturIlustrasi pengembangan rumah menengah (Dok.JawaPos.com)

“Kalau seseorang penghasilannya Rp 2-3 juta nggak masalah. Selama dia mampu,” imbuhnya.

Sebelumnya, FLPP hanya berhak diberikan kepada ASN dengan pendapatan maksimal Rp 4 juta. Bila aturan baru ini selesai, maka PNS golongan 3 dan 4 akan mendapat Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan batasan Rp 300 juta serta golongan 1 dan 2 sebesar Rp 250 juta.

Selain itu, tipe rumah yang bisa didapat maksimal ukuran 72 serta dan tidak ada batasan harganya. Namun, pengenaan bunganya tetap 5 persen dengan tenor pembayaran selama 20 tahun.

Berkat adanya skema ini, kata dia, pihak penyediaan perumahan pun akan menyesuaikan pencantuman harga rumah bagi masyarakat luas di pasaran.

“Jadi misalnya developer membangun rumah dengan harga lebih tinggi, tapi kalau dia enggak akan laku di pasar kan enggak akan dibangun. Itu mekanismenya pasar akan seperti itu nanti, mereka pasti akan melakukan assessment mengenai hal itu,” tandasnya.

Editor           : Mohamad Nur Asikin
Reporter      : Romys Binekasri